TUGAS 1 Pendidikan Kewarganegaraan : Bab IV "POLITIK DAN STRATEGI NASIONAL"

Politik Dan Strategi Nasional

A.  Pengertian Politik Strategi dan Polstranas

Perkataan politik berasal dari bahasa Yunani yaitu Polistaia, Polis berarti kesatuan masyarakat yang mengurus diri sendiri/berdiri sendiri (negara), sedangkan taia berarti urusan.

Untuk lebih memberikan pengertian arti politik disampaikan beberapa arti politik dari segi kepentingan penggunaan, yaitu :

-       Dalam arti kepentingan umum (politics)

Politik dalam arti kepentingan umum atau segala usaha untuk kepentingan umum, baik yang berada dibawah kekuasaan negara di Pusat maupun di Daerah.

-       Dalam arti kebijaksanaan (Policy)

Politik adalah penggunaan pertimbangan-pertimbangan tertentu yang yang dianggap lebih menjamin terlaksananya suatu usaha, cita-cita/keinginan atau keadaan yang kita kehendaki.

Dengan demikian, politik membicarakan hal-hal yang berkaitan dengan :

     1. Negara

     2. Kekuasaan

     3. Pengambilan keputusan

     4. Kebijakan umum

     5. Distribusi

B.  Dasar Pemikiran Penyususan Politik dan Strategi Nasional

Penyusunan politik dan strategi nasional perlu memahami pokok-pokok pikiran yang terkandung dalam sistem manajemen nasional yang berdasarkan ideologi Pancasila, UUD 1945, Wawasan Nusantara dan Ketahanan Nasional.

C.  Penyusunan Politik dan Strategi Nasional

Mekanisme penyusunan politik strategi nasional ditingkat suprastruktur politik diatur oleh Presiden. Proses penyusunan politik strategi nasional pada infrastruktur politik merupakan sasaran yang akan dicapai oleh rakyat Indonesia. Sesuai dengan kebijakan politik nasional, penyelenggara negara harus mengambil langkah-langkah pembinaan terhadap semua lapisan masyarakat dengan mencantumkan sasaran masing-masing sektor/bidang.

D.  Stratifikasi Politik Nasional

Stratifikasi politik nasional dalam negara Republik Indonesia adalah sebagai berikut :

1. Tingkat penentu kebijakan puncak
2. Tingkat kebijakan umum
3. Tingkat penentu kebijakan khusus
4. Tingkat penentu kebijakan teknis
5. Tingkat penentu kebijakan di Daerah

E.  Politik Pembangunan Nasional dan Manajemen Nasional

Tujuan politik bangsa Indonesia harus dapat dirasakan oleh rakyat Indonesia, untuk itu pembangunan di segala bidang perlu dilakukan. Dengan demikian pembangunan nasional harus berpedoman pada Pembukaan UUD 1945 alania ke-4. Politik dan Strategi Nasional dalam aturan ketatanegaraan selama ini dituangkan dalam bentuk GBHN yang ditetapkan oleh MPR.

F.   Otonomi Daerah

Tujuan pemberian otonomi tetap seperti yang dirumuskan yaitu memberdayakan daerah, termasuk masyarakatnya, mendorong prakarsa dan peran serta masyarakat dalam proses pemerintahan dan pembangunan. Daerah diberi kewenangan mengurus dan mengatur semua urusan pemerintahan kecuali urusan pemerintah pusat yakni :

A. politik luar negeri,

B. pertahanan dan keamanan,

C. moneter/fiskal,

D. peradilan (yustisi),

E. agama.

H.  Implementasi Politik dan Strategi Nasional

Implementasi politik dan strategi nasional di bidang hokum:

• Mengembangkan budaya hukum di semua lapisan masyarakat.
• Menata sistem hukum nasional yang menyeluruh dan terpadu.
• Menegakkan hukum secara konsisten.
• Melanjutkan ratifikasi konvensi internasional terutama yang berkaitan dengan hak asasi manusia.
• Mewujudkan lembaga peradilan yang mandiri dan bebas dari pengaruh penguasa dan pihak manapun.

Implemetasi politk strategi nasional dibidang ekonomi:

• Mengembangkan sistem ekonomi kerakyatan yang bertumpu pada mekanisme pasar yang berkeadilan.
• Mengembangkan persaingan yang sehat dan adil.
• Mengoptimalkan peranan pemerintah dalam mengoreksi ketidaksempurnaan pasar.
• Mengupayakan kehidupan yang layak berdasarkan atas kemanusiaan yang adil bagi masayarakat.
• Mengembangkan kebijakan industri perdagangan dan investasi dalam rangka meningkatkan daya saing global.

Implementasi politik strategi nasional di bidang politik:

• Memperkuat keberadaan dan kelangsungan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang bertumpu pada kebhinekatunggalikaan.
• Mengembangkan sistem politik nasional yang berkedudukan rakyat demokratis dan terbuka.
• Meningkatkan kemandirian partai politik terutama dalam memperjuangkan aspirasi dan kepentingan rakyat.
• Meningkatkan pendidikan politik secara intensif dan komprehensif kepada masyarakat untuk mengembangkan budaya politik yaitu demokratis.
• Memasyarakatan dan menerapkan prinsip persamaan dan anti diskriminatif dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

Implementasi di bidang pertahanan dan keamanan:

• Menata Tentara Nasional Indonesia sesuai paradigma.
• Mengembangkan kemampuan sistem pertahanan keamanan rakyat semesta.
• Meningkatkan kualitas keprofesionalan Tentara Nasional Indonesia.
• Memperluas dan meningkatkan kualitas kerja sama bilateral bidang pertahanan dan keamanan.
• Menuntaskan upaya memandirikan Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam rangka pemisahan dari Tentara Nasional Indonesia.